ACEH BARAT – Dalam rangka mempercepat proses pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir, Dandim 0105/Abar Letkol Inf S. Kembaren, S.E., M.I.P., CFrA., menghadiri Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) di Posko BPBD Aceh Barat, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Rabu (07/10/2026).
Rapat tersebut menjadi forum strategis lintas sektoral untuk menyatukan langkah, menyusun strategi pemulihan, serta meningkatkan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana, khususnya memasuki periode akhir tahun.
Tim Satgas yang hadir di antaranya Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres, Ketua DPRK, Kajari, Plt. Kepala BPBD, Sekda, Ketua MPD, Ketua MPU, para kepala dinas, serta para camat se-Kabupaten Aceh Barat.
Di hadapan seluruh peserta rapat, Dandim 0105/Abar menekankan pentingnya membangun sinergi melalui formula 3K, yakni komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Menurutnya, ketiga hal tersebut harus berjalan beriringan dan tidak boleh terputus dalam setiap tahapan penanganan maupun pemulihan bencana.
“Komunikasi harus nyambung, koordinasi harus solid dan kolaborasi harus nyata. Inilah formula 3K yang menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” tegas Dandim.
Lebih lanjut, Dandim menyampaikan perlunya meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi bencana. Salah satunya dengan menjadikan prakiraan curah hujan tinggi sebagai salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesiapsiagaan di lapangan.
Kemudian, informasi peringatan dini maupun prakiraan cuaca dari BMKG harus dapat diteruskan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu. Dengan demikian, langkah pencegahan, evakuasi maupun penanganan dapat segera dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih buruk.
Dandim juga menekankan pentingnya setiap desa dan kecamatan memiliki pemetaan jalur evakuasi serta lokasi posko bencana yang jelas. Hal tersebut dinilai penting agar masyarakat maupun petugas dapat bergerak secara terarah, cepat dan tepat ketika bencana terjadi.
“Kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Kita harus membangun sistemnya sejak awal secara terpadu, mulai dari informasi peringatan dini, jalur evakuasi, lokasi posko, kesiapan personel hingga ketersediaan logistik,” ujar Dandim.
Berikutnya, Dandim juga mengingatkan sejumlah kendala yang perlu diantisipasi berdasarkan pengalaman penanganan bencana sebelumnya. Di antaranya keterbatasan distribusi logistik, sulitnya akses menuju sejumlah desa, keterbatasan ketersediaan air bersih, potensi penjarahan bantuan, hingga terputusnya sarana komunikasi akibat dampak bencana.
“Hal-hal seperti ini harus kita petakan dan antisipasi sejak dini. Jangan sampai ketika bencana datang, kita baru mencari solusi. Kesiapan harus dibangun sebelum situasi darurat terjadi,” imbuh Dandim.
Selain kesiapan operasional, aspek administrasi juga menjadi perhatian. Dandim menyampaikan bahwa seluruh administrasi perlu dipersiapkan dan ditata secara tertib untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dandim menegaskan bahwa TNI akan terus mendukung kesiapsiagaan serta memperkuat kolaborasi bersama satuan tugas dan seluruh unsur terkait, baik pada tahap tanggap darurat maupun pascabencana, khususnya dalam penanganan dan pemulihan akibat banjir.
Rapat PRR ini menjadi bagian penting dari koordinasi lintas sektoral agar seluruh unsur dapat bergerak lebih cepat dan terarah, sehingga risiko maupun dampak bencana dapat diminimalkan serta dikendalikan.(0105).
Admin