MERAUKE — Dalam upaya memastikan pelaksanaan program teritorial berjalan optimal, Kodim 1707/Merauke menerima kunjungan Tim Pengendalian dan Pengawasan (Dalwas) Program dan Kegiatan Teritorial Tahun 2026 Kodam XXIV/Mandala Trikora, Rabu (11/11/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rekreasi Makodim 1707/Merauke, Jalan Raya Mandala, Kota Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Tim dipimpin Pamen Ahli Bidang Sosbud Kodam XXIV/Mandala Trikora Kolonel Kav Dwi Desi Joko Wicaksono dan diikuti 15 personel gabungan Kodam XXIV/Mandala Trikora serta Kodim 1707/Merauke. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan dan evaluasi guna memastikan setiap program teritorial terlaksana sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Kolonel Kav Dwi Desi Joko Wicaksono menekankan pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan berbagai kendala, khususnya terkait pengoperasian E-Katalog dan penyerapan anggaran. Salah satu perhatian utama adalah keterbatasan operator yang saat ini masih harus menangani berbagai bidang, bahkan membantu proses penginputan dari sejumlah satuan lain. Untuk itu, diperlukan penyiapan operator secara mandiri dan regenerasi personel agar pelaksanaan program ke depan lebih efektif.
Usai pengarahan, Tim Wasgiat melaksanakan pemeriksaan administrasi Staf Teritorial Kodim 1707/Merauke sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Melalui kegiatan ini, berbagai kendala diharapkan dapat diidentifikasi sekaligus dicarikan solusi agar seluruh program berjalan tertib, tepat waktu, dan akuntabel.
Saat ini, operator E-Katalog Kodim 1707/Merauke adalah Pratu Andarias Gobai, putra daerah Papua yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mendukung proses administrasi pengadaan satuan. Hal tersebut menunjukkan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi. Namun, selain menangani seluruh bidang sekaligus, ia juga dibebani tugas membantu penginputan dari satuan lain, seperti Kodim 1704/Mappi, Zidam XXIV/MT, Bekangdam XXIV/MT, dan Paldam XXIV/MT, sehingga terjadi penumpukan pekerjaan dan antrean dalam proses penyerapan anggaran.(1707).
Admin